TIMES SIMEULUE, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa kolaborasi yang solid antara TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci sukses dalam pengawasan pangan nasional. Sinergi ini dinilai mampu mendorong peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Capain NTP yang telah menyentuh angka 123 persen, melampaui target Kementerian Keuangan sebesar 110 persen, disebutkannya sebagai bukti nyata bahwa kebijakan strategis sektor pertanian berhasil meningkatkan pendapatan para petani.

"Kepolisian, Kejaksaan, TNI, terima kasih. Kesejahteraan naik, alhamdulillah target dari Kementerian Keuangan 110 persen NTP, kita capai 123 persen. Dan itu sangat baik," kata Mentan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan bahwa dukungan penuh dari aparat keamanan dan pemerintah daerah tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjamin kelancaran distribusi. Hal ini memungkinkan petani menikmati hasil usaha mereka dengan harga yang lebih stabil.

Momentum peringatan Hari Tani setiap 24 September dijadikannya sebagai pengingat akan pentingnya kerja sama semua pihak, mulai dari petani, pemerintah, swasta, hingga aparat, untuk menjaga produksi dan ketersediaan pangan nasional.

"Kepada seluruh petani Indonesia, dan stakeholders, semua saudara dan sahabatku, mulai petani, pengusaha, PPL (penyuluh pertanian lapangan), kepala dinas, bupati, gubernur, kamu ucapkan terima kasih," ucap Mentan.

Dia menegaskan bahwa dengan pengawalan berbasis sinergi, program hilirisasi, penyediaan benih unggul, serta pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan semakin mengokohkan sektor pertanian, membuka lapangan kerja, dan menjaga kesejahteraan petani.

Dalam praktiknya, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan TNI untuk memperkuat ketahanan pangan, khususnya dalam pendampingan penyerapan gabah petani agar sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram, sehingga terhindar dari penyimpangan.

Selain itu, kolaborasi dengan Polri dilakukan melalui peran Bhabinkamtibmas di setiap daerah untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa tren positif NTP Agustus 2025 yang mencapai 123,57 akan terus dipertahankan dengan meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen, guna meningkatkan kesejahteraan petani dan stabilitas daya beli masyarakat.

"Ya caranya adalah meningkatkan produksi. Kan gini loh, nilai tukar itu apa sih? Nilai tukar itu kan uang yang dia dapat dibanding yang dia belanjakan," kata Wamentan di Jakarta, Rabu (10/9).

Mas Dar, sapaan akrabnya, menerangkan bahwa NTP adalah perbandingan antara pendapatan yang diterima petani dari hasil pertanian dengan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nilai di atas 100 menunjukkan bahwa pendapatan petani lebih besar daripada pengeluarannya.

"Kalau dibawa 100 berarti lebih banyak yang dikeluarkan daripada yang didapat. Ini kan sekarang sudah 100 lebih, 120, 123 (NTP). Nah artinya, kalau mau naik lagi di atas itu berarti apa? Kan pengeluaran rata-rata konstan, Nah maka pendapatannya harus dinaikkan dengan peningkatan produksi," jelasnya.

Kenaikan NTP ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan, memastikan ketersediaan hasil pertanian, serta memberikan dukungan agar pendapatan petani terus mengalami pertumbuhan. (*)